Wasuponda, Luwu Timur – Ketidakadilan yang dialami masyarakat Dusun Kuari, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, akibat dampak aktivitas tambang PT Vale Indonesia, akhirnya meledak dalam bentuk aksi demonstrasi besar yang berlangsung di Kecamatan Wasuponda, Jumat, 13 Juni 2025.
Aksi ini dipimpin oleh Fadel Anzar, Ketua LSM-GEMPA (Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kebenaran), yang akrab disapa Ebo. Massa membawa tuntutan menyangkut kerusakan lahan, pemberdayaan tenaga lokal yang diabaikan, serta dugaan pelanggaran lingkungan di area proyek Lembosout, yang disebut berada di wilayah rawan bencana.
“Kami bukan hanya kehilangan hasil kebun, kami kehilangan hak hidup yang layak. PT Vale terus menggali tanah, tapi tak pernah menggali empati,” tegas Ebo dalam orasinya.
Aksi ini juga dilatarbelakangi oleh respons dingin dari DPRD Luwu Timur, yang hingga kini tak kunjung merespons surat permintaan RDP dari LSM-GEMPA. Surat tersebut bertujuan untuk membahas kondisi warga terdampak dan mencari solusi atas konflik lahan, namun diamnya DPRD justru memicu asumsi publik bahwa ada kemungkinan “hubungan istimewa” antara legislatif dan perusahaan tambang tersebut.
“Kalau mereka (DPRD) diam ketika rakyat menderita, maka patut kami bertanya: siapa yang mereka wakili? Rakyat atau Vale?” ujar Ebo tajam.
Proyek Lembosout: Berisiko, Tapi Terus Jalan
Menurut data lapangan yang dihimpun LSM-GEMPA, proyek Lembosout yang berada di Dusun Kuari, Desa Asuli menempati wilayah dengan struktur tanah labil dan berpotensi longsor. Namun, tak ada upaya transparan dari perusahaan untuk menyampaikan mitigasi risiko, bahkan masyarakat sekitar mengaku tak pernah dilibatkan dalam konsultasi apa pun.
“Kami tinggal di tepi ancaman. Mereka gali di atas kepala kami, dan kami hanya disuruh diam,” ungkap seorang warga dalam aksi.
Selain persoalan lingkungan, warga dan LSM-GEMPA juga menuntut komitmen nyata atas prioritas tenaga kerja lokal, yang selama ini hanya menjadi janji tanpa implementasi. Banyak pemuda lokal menganggur sementara tenaga kerja dari luar terus mengisi posisi di proyek PT Vale.
Siap Tempuh Jalur Hukum dan Nasionalisasi Isu
Ebo menegaskan bahwa jika aspirasi ini tetap diabaikan, maka LSM-GEMPA siap mengawal persoalan ini ke tingkat nasional, termasuk melalui jalur hukum dan pelaporan ke lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kami bukan sekadar penduduk kampung. Kami warga negara yang berhak dilindungi. Dan kami tak akan berhenti hanya karena Vale besar dan DPRD diam,” tutup Ebo.
Di tengah suara tambang yang menggerus alam, dan dewan yang tak bersuara, rakyat memilih turun ke jalan. Wasuponda menjadi saksi — bahwa suara kecil bisa mengguncang kekuasaan.
