Wasuponda, Luwu Timur – Mekanisme penerimaan tenaga kerja proyek Balambano kembali menuai kritik pedas. Alih-alih membuka lowongan kerja secara umum dan transparan, perusahaan justru memilih menyalurkan perekrutan melalui jalur desa dengan kuota hanya 3 orang per desa untuk wilayah Wasuponda, Ledu-Ledu, Tabarano, dan Balambano.
Ironisnya, tidak ada satu pun pengumuman resmi yang disebarkan di tingkat desa, baik berupa selebaran, surat edaran, maupun papan informasi. Akibatnya, sebagian besar masyarakat bahkan tidak mengetahui adanya penerimaan tenaga kerja tersebut, sementara nama-nama calon pekerja sudah diajukan melalui perangkat desa.
Kondisi ini dinilai sangat rentan disusupi kepentingan politik lokal, mengingat dalam praktiknya, pemilihan nama penerima kerja kerap menguntungkan lingkaran pendukung aparat desa atau pihak yang memiliki kedekatan khusus. Bagi warga biasa, kesempatan kerja ini terasa seperti pintu tertutup rapat tanpa kunci.
“Kalau begini caranya, yang dipilih pasti orang-orang dekat pemerintah desa atau pendukungnya saat Pilkades kemarin. Harusnya penerimaan ini dibuka luas dan melalui lembaga atau forum resmi, bukan disaring lewat jalur yang penuh kepentingan,” ungkap salah satu warga Wasuponda yang enggan disebut namanya.
Banyak pihak mendesak agar mekanisme perekrutan dipindahkan ke lembaga atau forum tenaga kerja independen, yang memiliki data pencari kerja yang akurat dan sistem seleksi yang terbuka. Dengan begitu, perusahaan dapat memilih tenaga kerja berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan kedekatan politik atau siapa yang paling berpengaruh di desa.
Tanpa langkah tegas mengubah sistem ini, proyek Balambano dikhawatirkan hanya akan menambah luka sosial, di mana lapangan kerja yang seharusnya menjadi hak bersama malah berubah menjadi alat balas budi politik di tingkat desa.
