Barru – Ribuan suara rakyat Barru kembali menggema di jalanan. Dugaan kasus asusila yang menyeret oknum anggota DPRD berinisial HRD memicu gelombang kemarahan publik. Aksi unjuk rasa besar-besaran berlangsung, Jumat (1/8), dengan titik kumpul di Tugu Payung Kota Barru dan berlanjut ke halaman Kantor DPRD Kabupaten Barru.
Tiga kekuatan massa utama – Aliansi Masyarakat Barru Bergerak, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru, dan Pengurus Besar Kesatuan Aktivis Barru (PB KIBAR) – memimpin gelombang protes yang menuntut pembersihan lembaga legislatif dari oknum yang diduga melakukan tindakan tercela.
Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan, “Budaya impunitas di parlemen daerah harus dihentikan. Rakyat tidak bisa terus dibohongi dan dilecehkan oleh oknum wakil rakyat yang bertindak amoral.”
PB KIBAR bahkan secara tegas menyebut, dugaan tindakan HRD tidak hanya pelanggaran etika, tetapi juga mencederai nilai moral, norma agama, dan kehormatan lembaga DPRD.
Aliansi massa menuntut:
-Pemecatan Tidak Hormat HRD dari keanggotaan DPRD Barru.Proses etik transparan, tanpa intervensi politik.Perlindungan bagi korban, baik secara hukum maupun psikologis.Pembentukan Tim Independen yang melibatkan lembaga perlindungan perempuan dan anak.Evaluasi menyeluruh DPRD untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang berlindung di balik jabatan.
Sementara itu, HMI Cabang Barru dalam surat resminya kepada Kapolres Barru menyatakan aksi ini akan digelar damai namun tetap mengedepankan sikap tegas agar kasus ini tidak dipetieskan.
Massa aksi berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan pemecatan resmi terhadap HRD dan DPRD Barru menunjukkan keberpihakan nyata pada keadilan serta marwah lembaga.
