Pada 3–5 Oktober 2024 lalu, sebuah Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan oleh PT Vale bersama 36 lembaga, forum, dan organisasi dari empat wilayah pemberdayaan. Kegiatan bertajuk “Membangun Mekanisme Partisipatif untuk Keberlanjutan” ini dibingkai sebagai upaya memperjuangkan hak masyarakat lokal terdampak dalam proses penerimaan tenaga kerja non-staff.
Kemasan acara begitu rapi. Hadirnya berbagai instansi pemerintahan, rujukan pada regulasi nasional dan daerah, serta penyebutan dokumen AMDAL dan arahan pejabat daerah seolah memperlihatkan keseriusan forum tersebut.
Namun, di balik narasi partisipatif itu, berbagai keganjilan justru muncul ke permukaan.
Alih-alih membuka ruang diskusi, forum tersebut terasa lebih seperti ajang pembacaan skenario. Proses pembahasan yang seharusnya membutuhkan kajian mendalam malah diselesaikan dalam waktu singkat. Sejumlah peserta mengaku hanya menjadi pendengar, tanpa ruang negosiasi berarti.
Apakah mekanisme ini memang lahir dari aspirasi lembaga dan masyarakat? Atau justru hanya formalitas untuk mengesahkan pola yang telah disiapkan?
Lebih parah lagi, tindak lanjut dari rumusan yang dihasilkan tak pernah benar-benar jelas. Hingga hari ini, pertanyaan tentang implementasi nyata hasil FGD belum juga dijawab. Dan seolah hilang terbawa angin
Kecurigaan semakin menguat ketika di tengah proses FGD, PT Vale justru membuka lowongan kerja staff secara tiba-tiba. Momen ini membuat konsentrasi lembaga-lembaga yang fokus di forum menjadi buyar.
Publik dikejutkan oleh fakta bahwa beberapa posisi telah diisi secara cepat, bahkan di duga kurang nya transparansi siapa yang lolos dan melalui mekanisme seleksi yang seperti apa.
Ini menimbulkan pertanyaan besar:
Apakah FGD ini murni forum diskusi, atau justru digunakan sebagai pengalihan isu agar agenda rekrutmen tertentu berjalan tanpa sorotan?
Yang paling mencolok pasca kegiatan ini adalah terjadinya promosi jabatan terhadap beberapa pelaksana FGD. Sebuah pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan.
Sederhananya, mereka yang mengoordinir forum, mendesain pola diskusi, dan mengarahkan narasi hasil, kini seolah di duga mendapatkan keuntungan pribadi berupa peningkatan posisi struktural.
Apakah ini merupakan bagian dari reward tersembunyi atas keberhasilan “mengamankan” forum?
Kenyataan ini memperkuat dugaan bahwa FGD bukanlah murni upaya membangun mekanisme partisipatif. Melainkan instrumen untuk mempercepat karir individu tertentu di dalam struktur perusahaan.
Lembaga-lembaga yang dengan idealisme murni berjuang untuk masyarakat kini terjebak dalam dilema. Mereka akan di puji bagi mereka yang lolos seleksi, tetapi dihujat saat peserta lokal lainnya gugur.
Padahal, jelas bahwa tidak ada pengaturan jatah, apalagi konspirasi distribusi posisi.
Seorang ketua lembaga dengan tegas menyatakan:
“TIDAK ADA ITU YANG NAMA NYA JATAH. Kami murni memperjuangkan masyarakat lokal terdampak. agar bisa mendapatkan perhatian kusus agar tercipta pemerataan pemberdayaan dan memperbesar peluang bagi mereka lokal pribuy.Hasil FGD tetap menjadi acuan kami dalam mendorong penyetaraan kesempatan kerja, terutama di level kontraktor.”
Namun, suara pembelaan itu seringkali tenggelam oleh riuh prasangka.
Apa yang terjadi dalam FGD ini seolah membuka tabir betapa mudahnya forum-forum partisipatif direkayasa menjadi alat legitimasi kepentingan segelintir orang. Forum yang semestinya memperkuat keberdayaan masyarakat malah berubah menjadi batu loncatan promosi jabatan.
Transparansi yang dijanjikan hanya menjadi jargon.
Keberpihakan kepada masyarakat lokal berubah menjadi slogan kosong.
Dan para aktivis, sekali lagi, harus membayar harga mahal karena memilih bersuara di tengah sistem yang lebih menghargai kepatuhan ketimbang keberanian.
Masyarakat lokal berhak tahu: siapa yang sesungguhnya memperjuangkan mereka, dan siapa yang hanya memperjuangkan dirinya sendiri.
